Demonstrasi Berdarah di Nepal: PM Mundur Usai Protes tentang Korupsi dan Larangan Medsos

Nepal dilanda gelombang protes besar yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli pada Selasa (9/9/2025). Aksi demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melarang akses ke platform media sosial populer, yang dianggap sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Pelarangan ini memicu kemarahan di kalangan generasi muda yang sudah lama merasa frustrasi terhadap korupsi dan ketidakadilan sosial
 

Pemerintah Nepal memberlakukan larangan terhadap platform media sosial seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube, dengan alasan untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Namun, kebijakan ini justru memicu kemarahan di kalangan generasi muda, yang merasa bahwa pemerintah berusaha membungkam kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah

Protes yang dimulai secara damai pada Senin (8/9/2025) berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan menanggapi dengan kekerasan. Setidaknya 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat bentrokan dengan polisi. Massa kemudian membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk kompleks parlemen dan Mahkamah Agung, serta rumah pribadi pejabat tinggi.

Menyikapi eskalasi protes dan kerusuhan, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025). Dalam surat pengunduran dirinya, Oli menyatakan bahwa ia mundur untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara politik sesuai dengan konstitusi. Ia juga mengumumkan pembentukan panel investigasi untuk menyelidiki penyebab kerusuhan dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Pasca pengunduran diri Oli, demonstrasi berlanjut dengan tuntutan reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Masyarakat menuntut perubahan sistemik untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Di tingkat internasional, negara-negara tetangga dan organisasi internasional menyerukan agar Nepal menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi