Peran Keuangan Negara dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif

Peran Keuangan Negara dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif

Di era modern yang penuh tantangan lingkungan dan sosial, keuangan negara memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan menuju ekonomi hijau dan inklusif.
Tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas fiskal, pengelolaan keuangan negara juga menjadi motor penggerak transformasi menuju masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi karbon.
Sementara itu, ekonomi inklusif menekankan pemerataan manfaat pembangunan agar semua kelompok masyarakat — termasuk yang rentan — dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.

Kombinasi keduanya melahirkan visi pembangunan yang tidak hanya menumbuhkan angka GDP, tetapi juga menjaga keberlanjutan planet dan kesejahteraan manusia.

Peran Strategis Keuangan Negara

1. Mengarahkan Anggaran untuk Program Hijau
   Pemerintah mulai mengalokasikan belanja negara untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan pengelolaan sampah terpadu.
   Melalui kebijakan Green Budgeting, setiap rupiah yang dikeluarkan harus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

2. Mendorong Investasi Berbasis Keberlanjutan
   Penerbitan Green Bonds dan Sukuk Hijau menjadi instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung proyek ramah lingkungan, mulai dari konservasi hutan hingga pengembangan energi bersih.

3. Memberdayakan UMKM dan Ekonomi Lokal
   Dalam kerangka ekonomi inklusif, keuangan negara digunakan untuk subsidi produktif, akses pembiayaan mikro, dan dukungan digitalisasi bagi pelaku usaha kecil agar tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi nasional.

4. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
   Melalui program seperti bantuan sosial adaptif dan jaminan sosial produktif, pemerintah memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan.

5. Menguatkan Kebijakan Fiskal Hijau (Green Fiscal Policy)
   Dengan menerapkan insentif pajak untuk kegiatan ramah lingkungan dan disinsentif bagi aktivitas yang merusak alam, negara mendorong pelaku ekonomi agar beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan hijau dan inklusif melalui sejumlah kebijakan:

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menempatkan keberlanjutan sebagai pilar utama pembangunan.

• APBN hijau diimplementasikan untuk mengukur dampak lingkungan dari setiap kebijakan fiskal.

• Kolaborasi lintas sektor, termasuk swasta dan masyarakat sipil, diperkuat agar pendanaan hijau semakin masif dan efektif.

Dampak Positif terhadap Ekonomi Nasional

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Berdaya Saing
   Investasi di sektor hijau menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

2. Penurunan Emisi dan Ketahanan Lingkungan
   Pembangunan berorientasi hijau membantu Indonesia memenuhi komitmen internasional, seperti Net Zero Emission 2060.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
   Dengan ekonomi yang inklusif, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kesenjangan yang melebar.

Meski arah kebijakan sudah jelas, masih terdapat tantangan besar:

• Keterbatasan pendanaan untuk proyek hijau,

• Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap manfaat ekonomi hijau, dan

• Perlunya integrasi antara kebijakan fiskal dan lingkungan secara menyeluruh.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar transformasi menuju ekonomi hijau dan inklusif benar-benar berjalan efektif.

Keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga instrumen perubahan menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui kebijakan yang visioner dan pengelolaan yang transparan, Indonesia dapat menjadi contoh negara berkembang yang berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.