Isu RUU & Kebijakan Menteri Dipantau Ketat di DPR: Sorotan Terbaru Hari Ini

Cakrawala Terkini

8 Feb, 2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terus memperketat pengawasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) dan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan menteri-menteri terkait. Ini berlangsung di tengah dinamika politik nasional dan perhatian publik terhadap arah legislatif serta kebijakan eksekutif yang berdampak luas. Berikut ringkasan sorotan terkini DPR RI yang wajib diketahui:

DPR RI bersama pemerintah menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu saat ini tidak akan mengubah mekanisme pemilihan presiden menjadi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan RUU ini masih memprioritaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta menjaga prinsip pemilu langsung oleh rakyat.

Fokus utama pembahasan:

Penyesuaian RUU Pemilu agar sesuai dengan putusan MK.
Menetapkan aturan teknis tentang pemilihan legislatif dan pilpres tanpa mengganti “langsung oleh rakyat”.
Koordinasi intens antara DPR dan Kementerian Sekretaris Negara.

Ini mencerminkan DPR tidak hanya sekadar membahas norma hukum, tetapi juga menjawab kekhawatiran publik soal arah sistem politik nasional.

Salah satu isu yang menarik perhatian adalah pengajuan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) oleh Pemerintah kepada DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan RUU ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban fiskal, sekaligus menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara setelah mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sorotan DPR:

Keterbukaan anggaran negara.
Penjelasan rinci tentang pengelolaan dan penggunaan dana APBN 2024.
Peran DPR dalam memastikan anggaran dipakai efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPR juga memantau sejumlah RUU strategis dan revisi undang-undang yang berkaitan langsung dengan kebijakan kementerian, termasuk:

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU ini kembali aktif dan sedang ditindaklanjuti Komisi Legislatif DPR setelah sekian lama tertunda — guna memberikan kerangka perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai pekerja informal tanpa hak kerja yang kuat.

Revisi UU BUMN & Penguatan Tata Kelola

DPR bersama pemerintah telah menyetujui revisi besar terhadap UU BUMN, termasuk perubahan struktur pengawasan dan transparansi perusahaan negara. Revisi ini menjadi sorotan DPR karena menyentuh fungsi pengawasan serta peran menteri dalam tata kelola BUMN strategis.

DPR tidak hanya fokus pada RUU, tetapi juga memantau kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri kabinet, khususnya ketika kebijakan tersebut berkaitan dengan pembentukan badan baru atau regulasi strategis.

Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian menyatakan penolakan pembentukan badan baru dalam RUU Komoditas Strategis karena dianggap tidak efektif dalam meningkatkan produksi komoditas, sehingga DPR diminta mencermati kembali regulasi operasional terkait komoditas strategis.

Hal semacam ini menunjukkan DPR memang memainkan peran pengawasan aktif atas ** pelayanan publik dan kebijakan sektor strategis.**

Isu legislatif bukan hanya soal aturan baru, tetapi juga soal kejelasan hukum dan legitimasi kebijakan. Aksi protes masyarakat pernah terjadi ketika DPR meloloskan revisi Undang-Undang TNI yang kontroversial, karena dinilai berpotensi memperluas peran militer dalam urusan sipil, meskipun DPR dan pemerintah menyatakan alasan strategisnya.

Ini menunjukkan bagaimana DPR berada di tengah tuntutan demokratis masyarakat, aspirasi legislatif, dan kebijakan eksekutif, sehingga setiap keputusan dipantau ketat oleh berbagai elemen.

Dalam dinamika politik dan pemerintahan saat ini, DPR RI memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas dan legislator dengan:

✔️ Memastikan RUU strategis seperti RUU Pemilu tetap sejalan dengan konstitusi dan putusan MK.
✔️ Mengawasi pertanggungjawaban anggaran lewat RUU P2 APBN serta kebijakan fiskal.
✔️ Memantau revisi undang-undang penting seperti UU BUMN dan perlindungan pekerja rumah tangga yang berdampak luas.
✔️ Mengkritisi kebijakan menteri bila terkait pembentukan badan baru atau regulasi strategis.

Langkah ini menunjukkan DPR terus berjalan selaras dengan fungsi pengawasan dan representasi rakyat, sekaligus menjawab harapan publik akan keterbukaan, akuntabilitas, dan kualitas kebijakan nasional.